7-Tata-Urutan-Perundang-Undangan-dari-Tertinggi-Sampai-Terendah

7 Tata Urutan Perundang-Undangan dari Tertinggi Sampai Terendah

Aturan sebenarnya tidak lebih dari membawa ketertiban dan ketertiban. Banyak hal yang tidak diikuti oleh aturan menjadi berantakan dan tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, negara ini disebut juga negara hukum, mengapa demikian? Mengapa Indonesia disebut negara hukum, apa maksud kalimat ini? Artinya, negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah yang berlaku. Setiap warga negara harus mematuhi hukum tanpa kecuali. Setiap orang dalam posisi apapun akan terlihat sama di mata hukum. Itulah sebabnya negara kita disebut negara hukum.

Berkenaan dengan aturan dan makna dari aturan tersebut, banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai pengayaan. Dua contoh sederhana dapat diambil; Bayangkan jika lampu lalu lintas padam di persimpangan yang sangat ramai dan tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas, lalu apa yang terjadi? Tentu saja akan terjadi kemacetan dan kekacauan. Di sekolah misalnya, ketika tidak ada aturan masuk sekolah, para siswa tentu bingung kapan harus pergi ke sekolah, para siswa mungkin datang pada waktu yang berbeda.

Bicara tentang hukum atau aturan/peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum tertinggi yang menjadi Hukum Dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah UUD 1945 atau UUD 1945. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan pemerintahan juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah.
Baca selengkapnya

7 sistem hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah:


Baca cepat Buka

1. UUD 1945

Konstitusi adalah peraturan tertinggi dan sebagai aturan tertinggi, konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan atau disebut pasal tambahan. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan karena kehidupan berbangsa dan bernegara harus berkembang sebagaimana manusia.

UUD 1945 dibahas oleh BPUPKI (Badan Penyelidikan Pekerjaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan diadopsi sebagai undang-undang dasar Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Karena masyarakat dan negara selalu berubah dari waktu ke waktu, pasti ada aturan yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus dilakukan perubahan atau penambahan. Amandemen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1959 hingga sekarang, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, sebagai berikut:

Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
Perubahan kedua dilakukan pada Rapat Tahunan MPR 2000 dan disahkan pada 18 Agustus 2000.
Perubahan ketiga dilakukan pada Rapat Tahunan MPR 2001 dan disahkan pada 9 November 2001.
Perubahan keempat dilakukan pada rapat tahunan MPR tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Tap MPR adalah semua peraturan yang dibuat atau ditetapkan oleh MPR

dalam rapat yang diadakannya. Aturan-aturan yang tertuang dalam Ketetapan MPR juga harus ditaati oleh anggota MPR, pemerintah dan rakyat Indonesia.
Baca lebih lanjut: Memahami laporan tahunan

3. Hukum (UU)

Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk melaksanakan UUD 1945 atau Ketetapan MPR. RUU itu sendiri dapat diajukan oleh Presiden atau DPR, tetapi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam keadaan darurat atau perang, presiden berhak membuat peraturan pengganti undang-undang, disebut juga perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keputusan Presiden (Keppres) ke-5

Keputusan Presiden ini dibuat untuk mengatasi persoalan-persoalan tertentu

dalam kehidupan bernegara. Selain itu, terdapat pula instruksi atau instruksi presiden, yaitu instruksi dalam rangka koordinasi tugas-tugas pembangunan masing-masing departemen.

6. Keputusan dan instruksi menteri

Keputusan menteri dan instruksi menteri adalah keputusan menteri tentang pelaksanaan tugas di departemennya.

7. Peraturan daerah atau peraturan daerah

Peraturan negara adalah peraturan negara yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Negara bersama-sama dengan Gubernur Negara Bagian. Peraturan negara bagian berlaku untuk negara bagian federal masing-masing.

Lihat Juga :

https://mandiriecash.co.id/
https://allenstanford.id/
https://nusanews.id/
https://majalahkartini.co.id/
https://1news.id/
https://kebangkitan-nasional.or.id/
https://beautynesiablog.id/
https://www.sudoway.id/

15