Pengertian Akuntansi Pajak Tangguhan

Tujuan Pembelajaran Pajak Tangguhan

Setelah mempelajari pajak tangguhan, Anda harus:

  1. Menjadi jelas dan sepenuhnya sadar akan dasar-dasar akuntansi keuangan No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.
  2. Kemampuan menjelaskan konsep pajak tangguhan.
  3. Mampu membedakan antara pengakuan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.
  4. Mampu memahami kasus dan cara memecahkan masalah secara mendalam.

A. Pendahuluan

A.1 Kerangka hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Pertama: UU No. 7 untuk 1991, Kedua: UU No. 10 untuk 1994, Ketiga: UU No. 17 untuk 2000 dan dilengkapi dengan UU No. 36 tentang pajak penghasilan 2008.

Laporan Standar Pelaporan Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak tangguhan.

A.2 Penentuan akuntansi pajak tangguhan

Pengertian Akuntansi Pajak Tangguhan

Akuntansi pajak tangguhan – akuntansi operasi perusahaan terkait dengan kewajiban pajak dapat ditangguhkan hingga periode atau waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan temporer atau waktu pengakuan pendapatan atau pengeluaran yang berbeda antara akuntansi bisnis dan aturan pajak yang berlaku.

Perbedaan sementara, seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, akan mengarah pada akumulasi akumulasi, yang disebut aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Menurut PSAC No. 46, disebutkan bahwa kewajiban pajak tangguhan (kewajiban pajak tangguhan) mewakili jumlah hutang (hutang) pajak penghasilan untuk periode yang akan datang sebagai akibat dari perbedaan kena pajak sementara. Dalam hal ini, aset pajak tangguhan mewakili jumlah pendapatan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi untuk kerugian.

Perbedaan temporer adalah perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dan DPP. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak ketika menghitung laba kena pajak di masa mendatang ketika nilai buku aset dipulihkan atau ditebus. Sementara perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan saat menghitung laba kena pajak di masa depan ketika nilai buku aset dipulihkan atau nilai buku kewajiban diselesaikan.

Kewajiban Pajak Tangguh – jumlah pajak penghasilan, terutama di masa mendatang, sebagai lisensi untuk adanya perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa mendatang sebagai akibat dari:

  • Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan;
  • Kerugian pajak akumulatif tidak diganti; dan juga
  • Akumulasi kredit pajak tidak digunakan dalam hal undang-undang perpajakan.

Beban pajak (pendapatan pajak) adalah jumlah total pajak kini dan pajak tangguhan yang dihitung dalam menentukan laba rugi untuk satu periode.

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar (ditebus) untuk penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.

B. Evaluasi dan pengakuan

Dalam PSAK No. 46, ini mengatur dasar untuk aset dan liabilitas pajak. Aset DPP dapat dikurangkan untuk keperluan pajak untuk setiap manfaat ekonomi (pendapatan) yang dikenakan pajak oleh perusahaan setelah penggantian nilai buku aset tersebut. Jika manfaat (pendapatan) ekonomi tidak dikenai pajak, maka DPP aset akan sama dengan jumlah tercatat aset. Ini berarti bahwa estimasi DPP didasarkan pada pengakuan pendapatan atau biaya itu sendiri. Ketika pengeluaran / pendapatan diakui secara tunai, jumlah aset DPP adalah nol karena diakui pada saat itu, tetapi ketika berdasarkan akrual, jumlah DPP sama dengan biaya yang dicatat / biaya pendapatan.

Aset PP

Aset DPP dapat dikurangkan untuk keperluan pajak untuk setiap manfaat ekonomi (pendapatan) yang dikenakan pajak oleh perusahaan setelah penggantian nilai buku aset tersebut. Jika manfaat (pendapatan) ekonomi tidak dikenai pajak, maka DPP aset akan sama dengan jumlah tercatat aset. Contoh:

Nilai perolehan mesin adalah 100. Untuk tujuan fiskal, mesin didepresiasi 30, dan nilai buku residu dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan masa depan dari penggunaan aset dikenakan pajak. Aset DPP adalah 70.

Baca Juga :