PPN-sembako-dan-pendidikan-gila-Ditjen-Pajak-beri-penjelasan-lewat-email

PPN sembako dan pendidikan gila, Ditjen Pajak beri penjelasan lewat email

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyuarakan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang pokok dan jasa pendidikan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). ).

Dalam email yang dikirimkan kepada wajib pajak secara bersamaan

, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari cara untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

“Di tengah situasi ekonomi yang melemah akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, termasuk usulan perubahan rezim PPN,” tulis Direktorat Jenderal Pajak, Minggu (13/6/2021). ).

Baca juga: Soal PPN Kebutuhan Pokok, Komisioner XI DPR: Sri Mulyani Bosan Cinta Indonesia?

Lebih lanjut Ditjen Pajak menyatakan bahwa usulan amandemen undang-undang tersebut menyoroti beberapa poin, yaitu pengurangan berbagai keringanan PPN karena dianggap tidak bijaksana dan, untuk mengurangi distorsi, penggunaan tarif tambahan dengan pengenaan tarif yang lebih rendah. Tarif PPN dari yang umum Kalimat, misalnya, atas barang dan jasa Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

Selain itu, RUU tersebut juga memberikan tarif PPN yang lebih tinggi

dibandingkan tarif umum untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

“Demi kemudahan dan kenyamanan, jenis barang tertentu pun akan dikenakan pajak penjualan yang bersifat final,” tulis Ditjen Pajak.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Baca Juga: Naskah Lengkap UU SRC Berniat Pajak Pangan Pokok

Terkait rencana tersebut, Ditjen Pajak mengatakan akan terus didiskusikan dengan FREP

sehingga masih berpotensi untuk melakukan perubahan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

“Mengingat maraknya berita tentang pemungutan PPN atas kebutuhan dasar dan pelayanan pendidikan di Indonesia, dengan ini diumumkan bahwa berita yang beredar adalah informasi yang belum diperoleh dari sumber resmi pemerintah,” kata Ditjen Pajak.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id

8